 |
| Bupati Paluta Andar Amin Harahap tandatangani berita acara RAPBD, Sabtu (28/11/2020). |
PALUTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar sidang paripurna pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paluta tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Paluta, Sabtu (28/11/2020).
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD kabupaten Paluta Mukhlis Harahap didampingi Wakil Ketua Basri Harahap dan Abdul Gafur Simanjuntak.
Rapat paripurna dengan agenda utama pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Ranperda) kabupaten Paluta tentang APBD tahun anggaran 2021 dihadiri Bupati Paluta Andar Amin Harahap, Wakil Bupati Paluta Hariro Harahap, Sekdakab Paluta, Kajari Paluta, Forkompida, pimpinan OPD, camat, Ormas/OKP beserta undangan lainnya.
Paripurna yang dimulai pukul 14.30 Wib di awali dengan penyampaian laporan dari juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Mula Rotua Siregar yang menjelaskan target pendapatan daerah secara total pada RAPBD tahun 2021 setelah pembahasan disepakati sebesar Rp1.085.299.752.826,-yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp45.137.180.063,- serta pendapatan transfer sebesar Rp1.040.162.572.763,-.
Sedangkan alokasi belanja daerah sebesar Rp1.519.103.274.879- dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp621.908.194.653,- dan belanja modal sebesar Rp544.287.596.362,- serta belanja tak terduga sebesar Rp4.000.000.000,-ditambah belanja transfer sebesar Rp348.907.483.864,- sehingga terjadi total surplus atau defisit sebesar Rp433.803.522.053,-.
Defisit tersebut akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp438.519.000.000,- yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp34.000.000.000,- dan penerimaan pinjaman daerah Rp404.519.000.000 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.715.477.947 yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp265.768.947,- dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp4.449.709.000,- sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp433.803.522.053,-dan APBD kabupaten Paluta merupakan anggaran yang berimbang.
“Anggaran daerah yang tercermin didalam suatu APBD adalah suatu instrumen kebijakan utama bagi suatu pemerintah daerah yang menduduki porsi sentral didalam upaya pengembangan kapabilitas dan juga efektivitas pemerintah daerah tersebut,” ucapnya.
Kemudian, setelah melalui pembahasan Banggar atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Paluta tahun anggaran 2021, pihak Banggar DPRD menyatakan dapat menyetujui Ranperda tentang APBD kabupaten Paluta tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Sementara itu, 6 fraksi yang ada di DPRD Paluta antara lain fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi PDIP, fraksi PBB dan fraksi gabungan Amanat Pembangunan Bangsa menyatakan bahwa dapat menyetujui Ranperda tentang APBD kabupaten Paluta tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda dengan sejumlah kritik dan saran untuk menjadi perhatian pihak Pemkab Paluta.
Bupati Paluta Andar Amin Harahap mengapresiasi semangat dewan untuk mempertajam program pembangunan Kabupaten Paluta. Andar mengatakan, persetujuan terhadap APBD 2020 merupakan buah kerja keras bersama legislatif dan eksekutif Kabupaten Paluta untuk rencana pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Paluta tahun 2021.
Ia pun berharap agar belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seawal mungkin dan benar-benar terlaksana dengan baik untuk mewujudkan kabupaten Paluta yang beriman, cerdas, maju dan beradat.
Rapat paripurna dengan agenda utama pengambilan keputusan Ranperda kabupaten Paluta tentang APBD tahun anggaran 2021 sekaligus pengesahan ini ditandai dengan penanda tanganan berita acara antara pihak Pemerintah Kabupaten Paluta yang dalam hal ini Bupati Paluta Andar Amin Harahap dan pihak legislatif yakni ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap bersama wakil ketua Basri Harahap dan Abdul Gafur Simanjuntak.(Ar/red)
