 |
| Foto : Massa menyampaikan pernyataan sikap di hadapan anggota DPRD Paluta saat aksi dikantor DPRD Paluta, Kamis (8/6/2023). |
PADANG LAWAS UTARA - Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Peduli Lingkungan dan Marga Satwa Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Paluta, Kamis (8/6/2023).
Aksi yang dipimpin oleh Amrul Syafii Harahap sebagai koordinator lapangan dan Rasyidin Hasibuan sebagai koordinator aksi dalam menyikapi kematian 4 ekor gajah sumatera di lembaga koservasi Barumun Nagari Wildlife Sanctuary (BNWS) yang berada di Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Paluta.
Dalam orasinya, massa menyebutkan sesuai penyampaian dari petugas BNWS Henry Sukaya yang dilansir dari media menyebutkan bahwa sejak BNWS beroperasi mulai Mei 2015, semua pakan dan urusan operasional lain dibiayai secara mandir dan hampir tanpa bantuan pemerintah yang bersumber dari retribusi, hasil kebun sawit dan hotel milik pendiri dan pengelola.
"Dari pernyataan tersebut, kita menilai bahwa peran pemerintah begitu minim terhadap suaka margasatwa yang dilindungi dan lembaga konservasi," katanya.
Karena itu massa menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta kepada DPRD Paluta untuk memanggil pihak pengelola BNWS terkait empat Gajah Jinak yang mati dalam kurun waktu 5 Bulan untuk mempertanyakan prosedur Pemeliharaan Gajah Jinak di BNWS, meminta kepada DPRD Paluta untuk merekomendasikan pencabutan hak kelola BNWS kepada BKSDA dan KLHK Sumatera Utara, karena dinilai pihak BNWS tidak mampu memelihara Gajah Jinak di BNWS sendiri.
Hal ini didasari dengan pengakuan Henry Sukaya selaku Pengelola dan Pendiri BNWS sendiri dengan menyatakan "Akibat dari Penurunan Pengunjung sejak Covid-19, semenjak itu biaya operasional perawatan gajah ditanggung secara pribadi".
Kemudian, meminta kepada pihak BKSDA dan KLHK Sumatera Utara untuk bertanggung jawab terkait kematian 4 Gajah Jinak yang mati di Sumatera Utara yang seharusnya pihak BKSDA dan KLHK Sumut turut hadir dalam membantu kelangsungan Lembaga-lembaga Konservasi Lingkungan terkhususnya Lembaga Konservasi BNWS yang tengah dilanda krisis pembiayaan, meminta kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Paluta untuk memanggil pihak BNWS terkait tiket kunjungan masuk ke BNWS, dalam hal ini dinilai tiket yang dimaksud terlalu tinggi sehingga tidak mampu di jangkau oleh Pengunjung Lokal dan tiket masuk yang begitu besar menjadi salah satu alasan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke BNWS.
Meminta kepada Lembaga Konservasi Lingkungan BNWS untuk berterus terang terkait ketidakmampuannya dalam memelihara Gajah Jinak dan segera menyerahkan Hak Izin Kelola kepada BKSDA dan KLHK Sumatera Utara.
Setelah setengah jam melakukan orasi, massa dijumpai oleh anggota DPRD Paluta dari Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Amin Siregar didampingi Siramuddin Harahap dari Partai Golkar yang menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik apa yang disampaikan mahasiswa dan akan segera menindak lanjutinya.
"Kita akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena kita juga menilai sepertinya tidak ada kontribusi perusahaan ini terhadap daerah Paluta," katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta massa yang juga kalangan mahasiswa untuk bersama dalam melengkapi bukti - bukti yang kuat agar dalam pelaksanaan RDP nantinya tidak ada ketimpangan keterangan dengan pihak perusahaan.
Dirinya berjanji, pihak DPRD Paluta akan segera menghubungi perwakilan massa jika nantinya waktu pelaksanaan RDP sudah dapat diagendakan.
Mendengar jawaban tersebu, massa aksi membubarkan diri dengan aman dan kondusif sambil berjanji akan terus mendesakkan dan menunggu agenda pelaksanaan RDP terkait permasalahan dimaksud.(AR)
