 |
| Foto : Mahasiswa unjuk rasa di depan pintu kantor Bupati Tapsel, Selasa (6/2/2024). |
TAPANULI SELATAN - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GEMAS) dan Perkumpulan Mahasiswa Intelektual Demokrasi (PERMAI - DEMOKRASI) unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa (6/2/2024).
Aksi tersebut dilakukan terkait dengan dugaan melakukan upaya KKN dan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan anggaran APBD T.A 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah, Dinas Pertanian dan pada Sekretariat DPRD Tapsel pada penggunaan anggaran APBD T.A 2023.
Ferdiansyah Pasaribu dalam orasinya menjelaskan terdapat Proyek di Dinas Perumahan Rakyat dan Dinas Pertanian dengan anggaran yang tidak wajar dalam realisasinya.
"Kami telah melakukan kajian-kajian dan telah kita investigasi langsung kelokasi banyak proyek yang anggarannya tidak sesuai dengan realisasinya," tegasnya.
Setelah melakukan orasi, Ferdiansyah selaku Koordinator Aksi membacakan Tuntutan pada Pernyataan Sikap sebagai berikut :
1. Meminta Bupati Tapanuli Selatan mengevaluasi dan atau mencopot Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Tapanuli Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Daerah Tapanuli Selatan karena diduga dalam analisa dan amatan kami terdapat 10 anggaran proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 7 anggaran proyek yang tidak wajar dalam realisasinya T.A 2022.
2. Mendesak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian agar segera memberikan pertanggung jawaban serta mrmberikan keterbukaan penggunaan anggaran tahun 2022.
3. Mendukung Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan demi kepentingan hukum, agar segera mengambil langkah-langkah hukum untuk memanggil dan atau memeriksa Kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman daerah dan Kepala dinas Pertanian dalam dugaan yang kami maksud.
4. Meminta Bupati Tapanuli selatan agar mengevaluasi kinerja sekretariat DPRD yang kami duga melakukan tindak pidana KKN T.A 2023 terkait :
a. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD.
b. Belanja Natura dan Pakan natura (Sub Keg.Rumah Tangga DPRD).
c. Belanja Makan dan Minum Rapat per tahun 2023.
d. Belanja modal mebel (sub kegiatan perlengkapan dan peralatan kantor).
e. Belanja perjalanan dinas per tahun 2023.
5. Meminta Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar memanggil dan memeriksa sekretaris DPRD terkait dugaan kami tersebut.
6. Meminta Ketua DPRD Tapanuli Selatan agar melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait tuntutan kami.
Hingga pernyataan sikap selesai dibacakan tidak ada perwakilan dari dinas terkait yang hadir menemui para pengunjuk rasa untuk menanggapi tuntutan tersebut.
Koordinator aksi mengakhiri orasinya dengan berjanji hari selasa depan akan melaksanakan aksi demonstrasi lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak.
"Selasa yang akan datang kita akan melakukan unjuk rasa lagi dengan menghadirkan massa yg lebih banyak". ucapnya. (Harizon)
