 |
| Foto : Anggota DPRD Sumut dari fraksi PAN Hermansyah Lubis. (Istimewa) |
PADANG LAWAS UTARA - Sejak ditetapkannya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah padi oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni Rp6.500 perkilogram, belum sepenuhnya berjalan di daerah kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari petani dan pengepul, harga gabah di sejumlah daerah kabupaten Paluta berkisar Rp6.000 hingga Rp6.400 perkilogram.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hermansyah Lubis menuturkan bahwa saat melakukan reses disejumlah tempat wilayah Kabupaten Paluta, ia menerima keluhan dari kalangan masyarakat petani terkait harga gabah ini.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya harga gabah yang dibeli oleh tengkulak karena selama ini tidak ada peran Bulog sebagai penjamin harga yang turun ke lapangan untuk serap gabah petani atau mitra petani seperti koperasi tani yang berperan sebagai penjamin harga.
"Hal ini menyebabkan petani lemah dan tidak memiliki daya tawar yang kuat," katanya, Sabtu (15/3/2025).
Ia meminta Perum Bulog cabang Tapanuli Selatan yang menaungi wilayah kabupaten Paluta seharusnya lebih aktif dalam melakukan penyerapan gabah mengingat saat ini para petani di sejumlah sentra produksi khususnya kabupaten Paluta tengah panen raya.
"Kebijakan pemerintah mengembalikan fungsi Bulog dalam stabilisasi harga dan pengamanan stok adalah kebijakan yang tepat. Namun, pihak Bulog tampaknya masih kurang aktif dalam menyerap gabah sehingga tengkulak masih memiliki peran besar dalam mengatur harga," ujarnya.
Sebab katanya dengan menyerap gabah langsung dari petani, Bulog dapat menstabilkan harga di tingkat petani dan memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang adil.
Herman menyebutkan optimismenya harga gabah petani ke depan akan sesuai dengan HPP dengan kondisi-kondisi yang pro-petani jika peran Bulog berjalan dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah dan melindungi kesejahteraan petani di tengah fluktuasi pasar.
"Bulog adalah lembaga yang ditugaskan untuk menyerap hasil panen petani guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga dan tugas utamanya adalah memastikan hasil panen petani, terutama gabah, diserap dengan harga sesuai HPP," ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat peran tersebut, ia berpendapat agar pemerintah dapat hadir di setiap kabupaten dan kota memiliki gudang penyimpanan Bulog yang memadai karena keberadaan gudang di setiap daerah dianggap penting untuk mempercepat proses penyerapan hasil panen petani.
Selain itu, ia juga meminta agar pihak Pemkab Paluta melalui Dinas Pertanian untuk melakukan langkah cepat dalam mengatasi persoalan harga gabah di wilayahnya, salah satunya dengan memperketat pengawasan harga di penggilingan melalui koordinasi bersama dengan lintas sektoral seperti BPS dan Perum Bulog.
"Pemkab juga harus bisa berkoordinasi dan mendorong agar ada gudang penyimpanan Bulog di Paluta. Dan sampai saat ini tampaknya belum ada gudang atau pihak yang bekerjasama dengan Bulog untuk serapan gabah dan yang lainnya," tambahnya.
Menurutnya, langkah-langkah ini diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang selama ini merugikan petani dan rendahnya posisi tawar petani membuat mereka terpaksa menjual gabah dengan harga di bawah HPP.
Dengan peran aktif Bulog yang mematuhi kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah, petani akan mendapatkan jaminan harga yang layak sesuai dengan biaya produksi yang mereka keluarkan.
"Kalau Bulog bisa menyerap hasil panen sesuai HPP, petani tidak lagi harus menjual gabah dengan harga rendah. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga semangat mereka untuk terus berproduksi sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan," pungkasnya. (AR)
